Menjaga Republik dalam Kesunyian#2

KAMI berangkat dari Oeseli pagi itu. Oeseli berada di Rote selatan. Bertepatan dengan Idul Adha. Oeseli adalah kamp Satgas Marinir di pulau terluar yang menghadap langsung ke laut lepas. Dari sinilah perjalanan menuju Pulau Ndana dimulai. Luas Pulau Ndana 14.000 km persegi. Tidak ada pelabuhan megah. Tidak ada kapal cepat. Apalagi ruang VIP atau pasukan pengawal yang biasanya mengawal pejabat. Sebagai pulau terliar, di Ndana ada helipad.

Korps Marinir yang bertugas di perbatasan meminjamkan life jacket loreng. “Kalau nggak mau pakai, tidak usah berangkat,” ujar anggota marinir memperingatkan. Kami naik perahu nelayan kecil dan membayar Rp 750.000. Laut tampak tenang. Tetapi ombak di lautan lepas selalu menyimpan kejutan. Banyak yang gagal mencapai Ndana karena ombak menghadang.

Sekitar satu jam perjalanan, tampaklah Pulau Ndana. Sebuah titik kecil di ujung selatan Republik Indonesia. Jauh dari pusat kekuasaan. Jauh dari hiruk-pikuk politik yang setiap hari memenuhi layar televisi dan media sosial. Di sekolah, kita mengenalnya sebagai bagian dari kalimat yang sering dihafal: dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Namun, baru ketika berdiri di Ndana, saya menyadari bahwa garis-garis pada peta itu sesungguhnya dijaga oleh manusia.

Manusia yang memilih hidup dalam kesunyian.

Ndana bukan pulau wisata. Tidak ada hotel. Tidak ada restoran seperti di Rote. Tidak ada kafe yang menjual kopi mahal seperti berserakan di Jakarta. Tidak ada penduduk sipil. Kadang ada rusa. Yang ada hanyalah pos jaga, mes sederhana, sumur yang memanfaatkan mata air di bawah pepohonan, serta sejumlah bangunan yang menahan terik matahari dan terpaan angin.

Ada pembangkit mini tenaga angin yang tak lagi berfungsi. “Sudah lama tak bisa digunakan,” ujar seorang prajurit. Di pulau ini, kemajuan teknologi dan keterbatasan hidup berdampingan dalam satu lanskap yang sama. Kesunyian menjadi penghuni utama. Seandainya ada dana MBG yang bisa dialokasikan untuk perbaikan pembangkit tenaga angin mungkin akan sedikit menolong.

Di tengah pulau berdiri Patung Jenderal Sudirman. Untuk mencapainya, kami harus berjalan sekitar satu setengah kilometer dari mes. Sesekali bisa menumpang kendaraan VIAR milik prajurit, tetapi BBM di sini bukan sesuatu yang bisa dihamburkan. Patung itu menghadap laut. Diam. Tegak. Seolah mengingatkan bahwa kemerdekaan bukan hanya diperjuangkan, tetapi harus dijaga setiap hari. Terutama ketika tak ada kamera yang menyorot.

Di Jakarta, saat ini, nama jenderal atau purnawirawan jenderal sering muncul dalam berita. Sebagian menjadi politisi. Sebagian menjadi komisaris. Sebagian menjadi CEO. Sebagian lagi menjadi pengelola proyek besar negara. Dalam ilmu politik disebut operasi militer selain perang (OMSP). Belakangan, kita menyaksikan semakin banyak perwira dan purnawirawan masuk ke wilayah sipil, mulai dari pangan, pertanian, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tidak ada yang salah dengan pengabdian setelah pensiun. Namun isu itulah yang dikritik mahasiswa yang menolak militerisasi di ranah sipil.

Yanuar Rizki dalam obrolan di Ruang Tamu BacktoBDM menyebut penempatan militer dan politisi di korporasi kian menutup peluang pegawai untuk bisa meniti karier sampai puncak. “Kebijakan itu menutup harapan,” uijarnya.

Berdiri di Pulau Ndana membuat saya melihat sisi lain yang jarang diberitakan. Di sini tidak ada fasilitas mewah. Tidak ada sorotan media. Yang ada hanya tugas menjaga republik. Mereka bertugas sekitar satu tahun. Jauh dari keluarga. Jauh dari anak-anak yang tumbuh tanpa kehadiran ayah setiap hari. Jauh dari kenyamanan yang sering kita anggap biasa. Dan mereka menjalaninya tanpa banyak bicara.

Tantangan terbesar di Ndana bukan ancaman militer. Bukan pula kapal asing. Melainkan kesepian. Untuk mengusir sepi, para prajurit bercengkerama. Berolahraga. Bercanda. Menonton video yang tersimpan di telepon genggam ketika sinyal memungkinkan. Mereka mencoba berkebun. Menanam sayuran di tanah yang keras dan kering. Tidak selalu berhasil. Tetapi mereka terus mencoba.

Saya sempat berpikir, mungkin hidroponik bisa menjadi solusi di tempat seperti ini. Sedikit teknologi sederhana mungkin dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Namun yang paling mengesankan bukanlah keterbatasan itu. Melainkan ketabahan mereka menghadapinya.

Kedaulatan sering terdengar sebagai istilah besar. Kita mendengarnya dalam pidato kenegaraan. Dalam seminar. Dalam debat politik. Dalam retorika pejabat. Tetapi di Ndana, kedaulatan memiliki wajah yang sederhana. Ia hadir dalam bentuk prajurit yang berjaga. Dalam bendera Merah Putih yang tetap berkibar diterpa angin. Dalam orang-orang yang memilih bertahan di pulau sunyi demi memastikan batas negara tetap terjaga.

Ketika perhatian publik tertuju pada Jakarta, pada kabinet, pada partai politik, pada proyek triliunan rupiah, republik ini ternyata juga berdiri di atas pundak orang-orang yang tidak pernah tampil di layar televisi.Mereka tidak mengelola anggaran besar. Tidak memimpin korporasi. Tidak berbicara tentang strategi bisnis. Mereka hanya menjalankan tugas. Hari demi hari. Di ujung selatan Indonesia.

Saat meninggalkan Ndana, saya kembali memandang Patung Sudirman yang menghadap laut. Saya membayangkan bagaimana sang Panglima Besar memimpin perang gerilya dengan segala keterbatasan. Mungkin ia akan lebih mudah memahami kehidupan para prajurit di Ndana dibanding hiruk-pikuk perebutan jabatan dan proyek yang hari ini sering mengatasnamakan nasionalisme.

Dari Ndana kita belajar, menjaga negara tidak selalu dilakukan di ruang rapat. Tidak selalu dilakukan di podium kekuasaan. Tidak selalu dilakukan melalui proyek besar yang menghabiskan triliunan rupiah. Kadang-kadang, menjaga republik dilakukan dalam kesunyian. Di sebuah pulau kecil yang bahkan banyak warga Indonesia tidak pernah mendengar namanya Pulau Ndana. Ujung selatan Indonesia. ***