Jebakan Kebijakan Harga BBM Murah

Serangan sepihak Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran sudah berlangsung lebih satu bulan. Klaim Presiden Donald Trump bahwa serangan terhadap Iran akan berlangsung cepat dan singkat tidak terbukti. Iran menunjukkan perlawanan yang membuat perang akan berlarut.
         Perang Iran telah membuat ketidakpastian global semakin meningkat. Terhentinya pasokan 20 persen minyak dunia akibat perang di Iran, membuat harga minyak semakin tidak terkendali dan kini sudah menembus 100 dollar AS per barrel.
         Semua masyarakat dunia terkena imbasnya. Bahkan bangsa Amerika sendiri harus membayar harga bahan bakar minyak yang lebih mahal. Itulah yang membuat bangsa Amerika protes karena semua bahan kebutuhan pokok bergerak naik. Inflasi menjadi ancaman yang nyata.
          Inflasi kini menjadi ancaman dunia. Karena dampak dari Perang Iran bukan hanya terganggunya produksi dan perdagangan dunia, tetapi juga akan berpengaruh terhadap produksi pupuk. Kalau itu sampai terjadi maka produksi pangan dunia akan turun sehingga potensi kelaparan akan meningkat.
        International Energy Agency mengingatkan pemimpin dunia untuk tidak meremehkan krisis energi yang akan terjadi di depan. Sebab, kalau pun Perang Iran berhenti besok, dibutuhkan waktu minimal enam bulan untuk memperbaiki fasilitas pengolahan minyak dan gas yang ada di negara-negara Timur Tengah.
        Banyak negara sudah melakukan langkah antisipasi terhadap situasi yang terburuk. Mulai dari pengurangan waktu kerja hingga pembatasan penerbangan. Biaya perjalanan akan semakin mahal.
          Dalam kondisi seperti sekarang ini maka tidak ada pilihan yang harus kita lakukan adalah penghematan. Ketika potensi pengeluaran dipastikan akan melambung tinggi, sementara potensi pendapatan belum pasti, maka kita harus mau mengurangi pengeluaran.
          Kita pernah melakukan itu saat awal Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hanya saja ketika itu faktor penyebabnya adalah terlalu borosnya pengeluaran yang tidak perlu, kali ini penyebabnya faktor dari luar yaitu Perang Iran. Saat itu kita mampu melakukan penghematan sebesar Rp 300 triliun.
        Penjelasan yang disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto di Sidang Kabinet sangatlah tepat. Dengan kondisi seperti sekarang, di mana harga minyak dunia meningkat begitu tinggi, tidaklah mungkin defisit anggaran berada di bawah tiga persen. Kalau kita tidak mau melanggar UU APBN, maka pilihan yang bisa dilakukan adalah melakukan penghematan dan menurunkan target angka pertumbuhan.

Situasi krisis 
           Pilihan yang disampaikan Menko Perekonomian sangat realistis karena kita tidak tahu berapa lama Perang Iran akan berlangsung. Pengalaman Perang Ukraina yang sudah empat tahun berlangsung, sampai sekarang belum  ada tanda-tanda akan berakhir.
          Dalam situasi krisis, kita harus fleksibel menyesuaikan keadaan. Sekarang ini, kita tidak perlu ambisius untuk menjalankan semua program yang ingin dilakukan dan mendorong pertumbuhan ekonomi seperti yang kita inginkan.
          Sikap realistis dibutuhkan karena kita harus memikirkan jangka panjang. Membangun negara bukanlah seperti lari sprint, tetapi lari maraton. Yang dibutuhkan adalah konsistensi dalam menjalankan arah pembangunan jangka panjang.
           Semua negara di dunia berupaya agar ekonomi mereka bisa tetap berputar. Walaupun pertumbuhan tidak bisa tinggi, yang diupayakan tetap bisa positif. Artinya masih ada investasi dan masyarakat tetap bisa memiliki pekerjaan.
           China secara berani mematok pertumbuhan ekonomi mereka di kısaran empat persen. Kita tidak perlu malu untuk mengoreksi angka pertumbuhan karena memang situasi global memaksa kita untuk itu. Kita akan dianggap tidak realistis kalau memaksakan diri mengejar target pertumbuhan yang tinggi.
           Apalagi jika diikuti dengan keinginan untuk melebarkan defisit anggaran. Di tengah penilaian kurang baik dari lembaga rating dunia tentang pengelolaan utang kita, maka sebuah bunuh diri kalau kita justru melebarkan lagi defisit amggaran.
          Banyak pihak akan menilai Indonesia tidaklah realistis kalau defisit anggaran diperlebar. Akibatnya, para investor akan semakin menjauhi Indonesia karena potensi ketidakmampuan kita dalam mengelola utang. Kalau itu sampai terjadi maka kita bisa kehilangan predikat “investment grade” yang menjadi acuan para investor.
          Kita tidak boleh  main-main dengan masalah kredibilitas. Sebab, kredibilitas ditentukan oleh pihak lain atas tindakan yang kita lakukan. Tidak bisa kita memaksakan orang untuk percaya kepada kita, kalau kita tidak menunjukkan apa yang kita ucapkan sesuai dengan apa yang kita kerjakan.

Bukan waktunya 
           Sekarang bukan waktunya untuk bersikap populis. Yang jauh lebih penting adalah kita bersikap realistis. Masyarakat pun harus diedukasi untuk bersikap realistis agar mereka bertindak rasional.
           Semua negara di dunia akhirnya memilih jalan itu. Malaysia yang sama seperti Indonesia biasanya meninabobokan rakyatnya dengan kebijakan harga bahan bakar minyak murah, meninggalkan pendekatan itu.
          Pemerintah Malaysia hanya mempertahankan harga BBM murah untuk yang bersubsidi. Tetapi untuk BBM yang kualitasnya tinggi diterapkan harga pasar. Harga BBM dengan RON di atas 95 sekarang mencapai 6,5 ringgit atau sekitar Rp 25.000 per liter.
         Indonesia sebelumnya menerapkan kebijakan serupa seperti itu. Hanya harga Pertalite yang disubsidi pemerintah, sementara yang lain diserahkan kepada mekanisme pasar.
           Sekarang karena memilih jalan populis, BBM non-subsidi pun dipertahankan harganya. Harga Pertamax masih tetap Rp 12.350 per liter. Akibatnya, masyarakat tidak diedukasi untuk mulai menghemat BBM. Untuk pergi ke mini market yang jaraknya dekat pun menggunakan motor. Padahal bisa dilakukan dengan jalan kaki karena lokasinya tidak jauh dari rumah mereka.
           Pernyataan bahwa kenaikan harga minyak dunia akan diserap oleh APBN sangatlah menyesatkan. Akhirnya APBN akan habis untuk dibakar bukan untuk kegiatan yang produktif.
          Yang tidak pernah disampaikan kepada masyarakat, APBN yang jumlahnya terbatas itu seharusnya menjadi the last resort untuk menghadapi gejolak ekonomi dunia. Masyarakat harus ikut bersama pemerintah menghadapi akibat dari Perang Iran ini dengan menanggung beban kenaikan harga minyak dunia. Kalau masyarakat sudah tidak mampu lagi menanggung beban, baru APBN dipergunakan untuk menopang kehidupan masyarakat.
         Pemerintah tidak perlu takut dianggap tidak berpihak kepada masyarakat karena harga BBM bersubsidi tetap dipertahankan. Yang diminta ditanggung oleh masyarakat adalah BBM non-subsidi yang penggunanya adalah kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan untuk membeli harga BBM non-subsidi dengan harga pasar.
          Kalau pun mereka terpengaruh, kelompok masyarakat ini bisa mengurangi jumlah perjalanan dan jumlah penggunaan kendaraan. Seperti zaman pandemi covid-19, apa salahnya kita kembali bepergian dengan menggunakan sepeda untuk bepergian di dalam kota seperti biasa dilakukan pejabat-pejabat di Belanda.
         Dengan jumlah konsumsi BBM yang berkurang justru baik untuk menghemat devisa. Penghematan itu akan memberi peluang kepada pemerintah untuk tetap bisa memberi bantuan langsung tunai kepada kelompok masyarakat yang paling rentan.
          Pemerintah Singapura saja sekarang menambah program bantuan sosial kepada rakyatnya. Semua bisa dilakukan karena APBN dipergunakan secara bertanggung jawab, tidak dihambur-hamburkan untuk kebijakan yang tidak perlu.
         Sekarang kita dihadapkan jebakan kebijakan harga BBM murah. Karena terlanjur mengatakan kita negara kaya dan tidak ada masalah dengan pasokan BBM, masyarakat pun terninabobokan. Perilaku mereka tidak berubah seakan-akan dunia tidak sedang menghadapi krisis besar. Padahal semua negara di dunia sudah menyatakan dan meminta rakyatnya berhati-hati menghadapi krisis energi.

Tiga langkah 
           Tidak banyak pilihan yang kita miliki dalam situasi krisis   seperti sekarang ini. Sebab, kita sudah menjadi net importer minyak. Setiap hari setidaknya dibutuhkan sekitar 1 juta barrel untuk keperluan menggerakkan ekonomi nasional.  Kalau harga minyak mencapai 100 dollar AS per barrel artinya kita harus mengeluarkan devisa 100 juta dollar AS per hari. Tinggal kita kalikan berapa lama harga itu akan bertahan. Kalau satu tahun saja berarti butuh 36,5 miliar dollar AS untuk kebutuhan energi dalam negeri.
           Jangan salah, kalau pun uangnya ada, barangnya belum tentu ada. Elpiji yang menjadi kebutuhan Ibu rumah tangga dan juga pedagang kaki lima serta restoran, harus kita impor dari Qatar. Sementara Selat Hormuz masih tertutup, maka kita bisa-bisa tidak bisa mendatangkan elpiji untuk kebutuhan masyarakat.  Beruntung Presiden Prabowo sudah mengikat perjanjian dengan Amerika Serikat sehingga kebutuhan BBM termasuk elpiji bisa didapat dari AS. Namun biaya pengapalan akan lebih mahal dan lebih lama karena membutuhkan 43 hari pelayaran.
          Bayangkan apa yang akan terjadi kalau elpiji tidak tersedia. Ibu-Ibu rumah tangga tidak bisa memasak makanan. Pedagang kaki lima tidak bisa berjualan. Itu artinya, orang akan kelaparan dan bahkan pedagang kaki lima tidak mempunyai pendapatan.
          Situasi seperti ini kalau tidak dikendalikan dengan baik akan menimbulkan kemarahan massal. Krisis energi dan krisis ekonomi akan memicu krisis sosial. Kalau kita tidak mampu mengendalikan dengan baik, maka akan berubah menjadi krisis politik seperti kita alami pada 1998.
          Untuk menghindari menumpuknya tiga krisis sekaligus, maka ada tiga langkah yang perlu kita lakukan. Pertama adalah melakukan penghematan terhadap program yang populis dan membutuhkan anggaran yang besar.
          Langkah kedua yang harus dilakukan adalah mendorong ekspor agar pendapatan negara bisa meningkat. Ekspor sumber daya alam seperti batu bara, logam, dan mineral bisa dilonggarkan dulu karena harganya sedang tinggi. Hasil devisa ekspor ini penting agar Bank Indonesia tidak Haru’s membeli terus dari pasar spot untuk memenuhi kebutuhan impor minyak.
         Ketiga, adalah memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha. Kita harus meminta dunia usaha untuk terus menjalankan bisnisnya agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. Bahkan pemerintah bisa memberikan bantuan, yang penting masyarakat tetap bisa melakukan kegiatan produktif.
           Selalu kita ingatkan bahwa manusia itu adalah homo faber. Ia akan merasa memiliki harga diri kalau mempunyai pekerjaan. Kalau manusia tidak bekerja, maka ia mudah untuk frustasi dan ketika krisis ekonomi ada di depan matanya, maka mereka akan mudah untuk marah.
          Langkah penegakan hukum terhadap para pengusaha bahkan harus dihentikan sementara. Dalam kondisi seperti ini kita membutuhkan dunia usaha yang bekerja.
           Sekarang bukan waktunya hanya sekadar mengumpulkan aset. Yang lebih dibutuhkan adalah aset yang bekerja. Karena bagi rakyat lebih penting aset yang memberikan hasil yang lebih besar, daripada hanya memiliki aset yang tidak bisa menyejahterakan mereka.*