Jurnalisme BBC dan Jurnalisme Indonesia

Judul di atas, yang diberikan oleh Pemimpin Redaksi, jelas bukan untuk mempertentangkan jurnalisme yang dianut  British Broadcasting Corporation (BBC) dan jurnalisme  masyarakat pers dan penyiaran  di Indonesia. Menurut saya, journalism is a journalism is a journalism and it is there to provide the public with accurate, impartial and complete information at time of publication.
    Perbedaan, kalaupun ada, terletak pada pemahaman dan pelaksanaan kemerdekaan pers, independency of the newroom, kemerdekaan redaksi dari campur tangan luar. Di BBC kedua hal itu dipertahankan sangat ketat oleh pimpinan BBC dan didukung  masyarakat, sehingga Perdana Menteri-pun tidak boleh mencampuri urusan redaksi. 
    Tidak ada lembaga di Indonesia yang menyerupai BBC – Lembaga penyiaran radio dan televisi publik-- yang bergerak berdasarkan Royal Charter.  Pemimpin tertingginya, Director General, dipilih secara ketat oleh parlemen, the House of Commons (Majelis Rendah), berdasarkan sejumlah kriteria terutama independensinya dan penguasaannya tentang kemerdekaan pers serta hak publik memperoleh informasi yang akurat, imparsial dan lengkap. 
    Itu salah satu sebab kenapa setiap kali ada pergantian direktur jendral BBC, partai Konservatif dan partai Buruh bersaing keras  menempatkan orangnya atau berusaha keras supaya calon yang terpilih  nanti adalah tokoh yang betul-betul independen dari pengaruh pemerintah yang berkuasa. Buruh atau Konservatif. 
    Di Indonesia, kantor beita radio dan televisi public, TVRI/RRI, dibentuk oleh undang-undang dan kegiatannya diperlakukan kurang lebih sebagai BUMN.  Calon  Dirut TVRI/RRI, misalnya walau dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi I DPR, biasanya yang dipilih adalah calon dari pemerintah atau yang mendapat dukungan kuat dari partai politik berkuasa. Pemahaman dan ikatan batinnya dengan kemerdekaan pers dan hak publik memperoleh informasi yang akurat dan imparsial, umumnya tidak merupakan kategori utama dalam proses pemilihan mereka.  

Stasiun radio/TV di Indonesia
    Di Indonesia, pemilik stasiun radio dan televisi swasta umumnya adalah pebisnis dan atau punya kepentingan dengan partai politik atau kegiatan politik praktis. Maka para jurnalis professional di kedua media itu terpaksa menyesuaikan diri, mengkompromikan profesioalismenya dengan kemauan pemilik atau mengundurkan diri. Itu salah satu sebabnya hampir di semua stasiun televisi besar di negegri ini, awalnya dikelola dan karyawannya – reporter dan penyiar—dilatih oleh ex-karyawan TVRI/RRI. 
Dengan kata lain, jurnalis di BBC dan banyak rekan mereka di Indonesia – dari segi kualitas  adalah wartawan profesional. Masalahnya terletak pada pemahaman penguasa dan pemilik media bersangkutan mengenai peran media di dalam demokrasi dan hak publik memperoleh informasi. 
Di Inggris, apa lagi di BBC, perdana menteri pun tidak boleh mencampuri kemerdekaan redaksi. Independency of the newsroom adalah suatu hal yang mutlak. Bagi semua seksi (waktu itu 49 bahasa yang bekerja di  Bush House, London), Newsroom itu adalah “Tuhan.” 
Kala itu, jika Anda mendengarkan siaran BBC dalam bahasa apa pun urut-urutan beritanya praktis sama. Beberapa kali ada berita tentang Indonesia yang kami di Seksi Indonesia anggap penting tapi oleh Newsroom ditempatkan sebagai item ke-7. Kami tidak boleh sewenang-wenang mengangkatnya  menjadi item ke-4, misalnya. Kepala seksi harus menelepon, menjelaskan kepada redaktur berwenang di Newsroom, meminta izin untuk mengangkat berita itu menjadi item ke-4, misalnya. Kalau dia mengatakan “Tidak. Tempatkan di item ke-5” misalnya, maka itulah yang terjadi. 

Kerjasama dengan pemerintah  
    Independency of the newsroom tidak berarti BBC tidak boleh bekerjasama dengan pemerintah. Sejarah mencatat bahwa BBC memegang peran sangat penting dalam invasi pasukan sekutu ke Normandy pada 6 Juni 1944, mengakhiri kekuasaan Hitler dalam Perang Dunia II. Pimpinan pasukan sekutu (Inggris & Amerika Serikat) harus terus menerus mendengarkan radio BBC yang akan menyiarkan kode rahasia D-Day, saat dilancarkannya serangan besar-besaran sekutu ke pantai utara Prancis. Itu. 
    Maka ketika BBC menyiarkan mars ciptaan komponis Inggris terkenal, Sir Edward Elgar (1857-1934) , Pomp & Circumstance, itulah tanda dimulainya serangan ke pantai Normandy. 

Article D
    Wartawan BBC serta wartawan Inggris lainnya, sudah bersama pasukan sekutu untuk meliput serangan itu. Tapi mereka juga tidak tahu kapan invasi akan terjadi. Wartawan juga tidak boleh menyiarkan di mana mereka berada atau bersama dengan pasukan apa.  Wartawan Inggris terikat oleh undang-undang tentang kerahasiaan pergerakan militer yang dikenal dengan “Article D”.  Termasuk di dalamnya, larangan menyiarkan pergerakan pasukan dari satu titik ke titik lain, atau jadwal pergerakan pasukan, serta semua informasi militer yang mungkin akan digunakan lawan.
    Seingat saya, pemerintah Inggris baru dua kali mengenakan Article D itu terhadap pers sejak dikeluarkan sekitar tahun 1943.  Pertama menjelang invasi ke Normandy pada 1944, dan ke dua semasa Perang Malvinas, serbuan Inggris ke Falkland, Argentina pada 2 April1982. 
    Sudah berhari-hari wartawan BBC dan wartawan media pers lainnya berada di berbagai kapal perang Inggris yang siap atau sedang berlayar ke Falkland, tapi mereka tidak boleh menyiarkan di kapal mana mereka berada atau posisi kapal mereka. Masyarakat baru tahu bahwa pertempuran laut dan udara telah terjadi ketika berbagai media menyiarkan peristiwa itu dari kapal-kapal perang di mana mereka berada. 
    Hal ini mengingatkan saya pada beberapa peristiwa di Jakarta, ketika Pusat Penerangan ABRI waktu itu, menyiarkan foto dan footage tentara berpelukan dengan anak-isteri mereka di lapangan terbang Kemayoran sesaat sebelum diterbangkan ke Papua menghadapi OPM (Organisasi Papua Merdeka) atau ketika akan menyerang GAM (Gerakan Aceh Merdeka). 
    Mungkin Pusat Penerangan ABRI saat itu hendak mencapai publisitas bagi pasukan TNI yang akan melakukan tugas bela negara. TapI mereka lupa memperhitungkan keselamatan pasukan jika OPM atau GAM dengan sabar menunggu dengan roket darat-udara di tengah hutan saat lewatnya pesawat Hercules C-130 yang mengangkut sekian puluh pasukan TNI/ABRI. Berbagai media di Indonesia pun menyiarkan berita itu lengkap dengan foto-foto. 
    Mungkin media di Indonesia tidak berpikir tentang bahaya menyiarkan jadwal pergerakan pasukan, bahwa itu bisa menjadi informasi bagi pihak lawan. Mungkin juga mereka menyiarkan berita/foto-foto itu karena takut, kalau tidak menyiarkan bisa dianggap macam-macam. Bisa-bisa SIUP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) dicabut atau dibatalkan. Waktu itu UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers belum terbit).
    Wartawan BBC yang meliput perang harus mengenakan topi baja dan rompi anti peluru yang disediakan BBC. Konon ketika meliput suatu demonstrasi di depan gedung DPR beberapa waktu lalu, seorang reporter pers asing yang mengenakan rompi anti peluru bertanya kepada temannya kenapa dia tidak mengenakan rompi serupa, apa perusahaannya tidak menyedikan?  Wartawan local itu menjawab: “Jangankan rompi antipeluru, rompi anti angin saja tidak disediakan.” 
    Singkat kata, jika media pers di Indonesia ingin mencapai mutu jurnalisme yang kurang lebih setingkat dengan BBC, maka yang pertama kali harus mereka lakukan adalah: 
a)    perusahaan media pers menunjukkan tanggung jawab mereka kepada wartawannya dengan menyediakan pelatihan, peningkatan keterampilan jurnalistik mreka;
b)    menyediakan perlengkapan keselamatan jiwa reporternya; 
c)    menegakkan disiplin tentang perilaku jurnalis; dan
d)    di atas segala-galanya, keberanian para jurnalis bekerja secara profesional dengan berani mengatakan ”Tidak” terhadap setiap upaya penguasa atau pemilik modal mencampuri independency of the newsroom.  
Di BBC, dari waktu-ke-waktu ada program pelatihan jurnalistik – dalam berbagai topik-- untuk setiap karyawan yang ingin menambah pengetahuan mereka tanpa pungutan biaya. Malahan latihan meliput di daerah konflik atau di wilayah tidak bersahabat (unfriendly area) merupakan kewajiban dan diperbaharui setiap beberapa tahun. Semuanya atas tanggungan BBC.
Di BBC pulalah saya banyak belajar tentang kode etik jurnalistik dan etika perilaku redaksi.  Pengetahuan itu dapat saya gunakan ketika almarhum Ketua Dewan Pers Ichlasul Amal dan wakilnya, mendiang Leo Batubara, mempercayakan saya memimpin Komisi Pengaduan Pers, Dewan Pers (2007-2010).

Atase Pers yang sok tau  
Ketika saya di BBC Seksi Indonesia di London (1976-1982) ada seorang atase pers dari Kedubes Indonesia menelepon saya, menegur kenapa berita negatif tentang Indonesia saya siarkan,  “Kamu kan warga negara Indonesia. Berita seperti itu tidak usah kamu siarkan,” katanya. 
 Ketika peristiwa itu saya ceritkan kepada Bang Ibrahim  (almarhum)   wartawan asal Medan yang paling lama dan disegani di Seksi Indonesia, dia komentar: “Kenapa kau tidak kasih saya teleponnya, biar saya cuci mulutnya. Tak tahu dia kerja kita di sini.” Sementara Hasan Asyari Oramahi, alamarhum penyiar TVRI yang diperbantukan di Seksi Indonesia,berkomentar, “untung dia bicara sama Bang Al, Kalau saya kan repot, saya pegawai negeri.” 
Di Indonesia, reporter/penyiar TVRI/RRI, apalagi di stasiun di daerah, mungkin tidak bisa berbuat banyak jika menghadapi dilema campur tangan pejabat. Dana TVRI/RRI di daerah banyak berasal dari Pemda.  TVRI Jakarta pernah berjam-jam  menyiarkan acara pesta perkawiinan seorang artis yang sangat mewah walau tidak ada kepentingan publiknya.  
Dalam hal seperti itu, masyarakat Indonesia hanya bisa mengeluh, pengamat media cuma berkoar dari media tapi tidak ada tindakan keras atau protes  dari DPR atau DPR, misalnya.
Dengan kata lain, profesionalisme wartawan Indonesia umumnya  tidaklah terlalu buruk dibanding dengan rekan mereka di negara demokrasi, Tapi karena satu dan lain hal, mereka tidak sanggup atau tidak berani mengambil risiko kehilangan mata pencaharian jika pemilik stasiun TVRadio berkata: “Studio ini milik saya. Kau turuti saya. Kalau tidak, itu pintu.”    
Bahwa banyak orang -- terutama di tahun belakangan ini-- mengaku wartawan tapi tidak pernah belajar menjadi wartawan atu sekolah jurnalistik, itu tidak bisa dipungkiri. 
Di BBC ada sistem yang berjalan dan diikuti dengan benar, ada sanksi yang dikenakan dengan tegas, ada pelajaran mengenai izin merekam dan menyiarkan isi rekaman. Wartawan memperoleh semua itu dari pelatihan internal. Di samping itu ada program pelatihan (biasanya) cuma-cuma bagi anggota National Union of Journalists (NUJ).
Saya pernah bekerja di kantror berita radio dan televisi Jepang, Nihon Hosho Kyokai (NHK) di Jakarta, sudah biasa memegang berbagai macam mikrofon, Di BBC di London, yang pertama sekali saya pelajari di kursus bagi karyawan baru adalah bagaimana memegang mikrofon dan kegunan berbagai jenis mikrofon. 

Pelatihan bagi wartawan
Sekitar tahun 1977/78, ketika kelompok pemberontak IRA (Independent Republican Army) yang ingin memisahkan Irandia Utara dari kerjaan Inggris aktif melakukan pemboman di mana-mana, saya minta izin kepada kepala seksi Indonesia, Collin Wild, untuk meliput kegiatan IRA –from Indonesian perspective-- kata saya. Jawabnya sederhana, “Sudah mengikuti latihan meliput di daerah konflik? “Belum”, jawab saya. “Then forget it,” katanya. 
Ada aturan bahwa wartawan BBC tidak boleh meliput kegiatan berbahaya seperti demonstrasi yang mungkin jadi kerusuhan, jika belum mengikuti latihan Reporting in conflict area. Semua wartawan BBC, termasuk di Indonesia sampai saat ini harus segera, pada kesempatan pertama  mengikuti program latihan meliput di daerah konflik atau daerah tidak bersahabat. Dulu, latihan di berikan di luar London selama beberapa hari.
Pelatihnya tentara atau pensiunan tentara. Senjata yang digunakan adalah senjata sungguhan walau pelurunya hampa. Peserta dilatih membedakan bunyi tembakan pistol, AK dan M16, ledakan granat dan bom pengejut; Mengenal jalan masuk dan jalur keluar dari wilayah itu bila terjadi sesuatu; Peserta diajarkan untuk tetap menghubungi kantor atau orang tertentu dalam waktu-waktu tertentu sehingga bila terjadi sesuatu, kantor mengetahui posisi terakhir si wartawan.   
Di Indonesia, hampir tidak ada media yang menyediakan fasilitas semacam itu bagi wartawannya. Reporter bahkan harus menyediakan sendiri berbagai alat pelindung dirinya ketika meliput suatu peristiwa yang menjadi rusuh. 
Masih ingat peristiwa ketika tiga kameramen stasiun TV swasta meninggal di Tanjung Priok ketika mereka berusaha meliput peristiwa tenggelamnya sebuah kapal di sana?   Tak seorang pun mengenakan jaket pelampung. 
BBC menyediakan topi baja dan jaket antipeluru yang beratnya hampir 8kg. Kalau ada reporter atau koresponden yang melanggar aturan itu, maka dia boleh siap-siap menghadapi kenyataan berat: beritanya tidak obleh disiarkan dan dia sendiri di -grounded, diskors, tidak boleh meliput untuk waktu tertentu.
Hal ini terjadi pada seorang korrespondent yang sudah sangat senior ketika meliput perang di Irak beberapa tahun lalu. Kameraman-nya sudah mengingatkan supaya dia jangan maju terlalu jauh, membahyakan dirinya. Tapi sang koresponden bersikeras mendekat untuk mendapat pandangan yang lebih baik bagi reportasenya. Akibatnya, beritanya mengenai peristiwa saat itu tidak satupun disiarkan, dia dipanggil balik ke London dan grounded selama beberapa tahun.

Speed vs Accuracy   
    Di beberapa kalangan di Inggris, ada semacam pemeo bila terjadi sesuatu atau ada peristiwa penting yang disiarkan media lain, mereka bertanya: “Apa kata BBC?” Itu, karena masyarakat setempat percaya sekali pada accuracy dan independency BBC.   Salah satu sebabnya adalah karena BBC tidak hanya mengejar speed, tapi lebih utama, accuracy dalam pemberitaannya. 
Falsafah “Tidak ada gunanya menjadi media pertama memberitakan suatu peristiwa lalu minta maaf kepada public karena beritanya tidak akurat,” dipegang erat oleh BBC. 
Selama hampir tujuh tahun di BBC, beberapa kali saya membacakan berita tentang perebutan kekuasaan di berbagai negara di Afrika atau di Amerika Latin. Korresponden BBC di negara bersangkutan sudah mengirim berita bahwa Kolonel Fulan sudah merebut kekuasaan dari presiden Anu, tapi BBC tidak serta merta menyiarkan berita itu sampai ada sedikitnya dua media independent lain – kantor berita Amerika Associated Press, kantor berita Inggris, Reuters, Prancis AFP, TAS (Uni Soiet) —memverifikasi atau mengkonfirmasi berita itu.  
Di Indonesia, terutama di tahun belakangan ini, berbagai media elektronik berlomba memberitakan suatu peristiwa tanpa verifikasi apalagi konfirmasi mengenai peristiwa yang mereka siarkan, hanya untuk kemudian memohon maaf atas kekeliruan itu beberapa menit kemudian.
Saya berharap, suatu saat, semoga dalam waktu dekat, semua.  redaktur di setiap media di Indonesia selalu mendahulukan accuracy terhadap speed, mempertahankan independency demi kepentingan publik dari tekanan penguasa atau pemilik modal. Dan masyarakat Indonesia bisa berkata: media di Indonesia tidak kalah oleh BBC.  Jurnalis Indonesia juga menganut faham; journalism is a journalism a journalism and it is there to provide the public with accurate, impartial and complete information at time of publication. Salam kemerdekaan pers. *