Yanuar Rizki Ingatkan Potensi Kisruh Bangladesh

DI RUANG Tamu BacktoBDM, pengamat ekonomi Yanuar Rizki, mengingatkan memori kisruh Bangladesh tahun 2024. Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran mengalami beragam gejolak ekonomi, sosial, dan politik yang cukup dinamis. Gejolak itu misalnya terkait kemelut program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang membenturkan banyak kelompok kepentingan.

Selain itu penugasan banyak anggota TNI dan Polri untuk mengisi jabatan sipil juga banyak dikritisi, karena dianggap menyerobot hak-hak masyarakat sipil. Situasi geopolitik juga turut memperkeruh keadaan dalam negeri, karena memicu kenaikan harga barang dan energi. Kepercayaan publik pada pemerintah juga kian tipis, terjadi distrust di masyarakat.

Yanuar Rizky menyebut krisis ekonomi yang dilanjutkan dengan krisis politik bisa saja terjadi di Indonesia. Ia mengingatkan pemerintah bahwa krisis ekonomi bisa diatasi, namun jika merambat ke krisis politik, maka akan menjadi krisis besar sebagaimana pernah dialami Indonesia pada tahun 1998. “Krisis politik, kalau kita lihat munculnya dari mana Indonesia, munculnya ketika Orde Baru sudah tidak mampu lagi menjamin sembako, menjamin BBM. Marahlah (masyarakat) di bawah, yang di atasnya (juga marah) karena kredit macet di perbankan,” jelas Yanuar dalam siniar Back to BDM.

Meski belum seperti 1998, namun sejumlah ekonom, salah satunya Mohamad Ikhsan, menyebut Indonesia saat ini sudah mulai masuk ke arah krisis 1998 dan sulit untuk bisa kembali. Sementara itu, ekonom yang juga merupakan mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri mengatakan Indonesia masih jauh dari 1998, namun harus diakui gerak ekonomi melemah dan melambat.

Bagi Yanuar sendiri, ia menyaksikan perekonomian masyarakat saat ini memang ada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Indikator yang ia gunakan adalah mulai digunakannya tabungan dan utang baru untuk kebutuhan sehari-hari. “Menurut saya hati-hati. Survei Litbang Kompas menunjukkan 30 persen respondennya merasakan penurunan upah. Kedua, riset banyak jurnal ekonomi terkait dengan great depression di Amerika Serikat ada yang disebut dengan lipstick effect. Ternyata, manusia itu punya sikap kalau dalam tekanan ekonomi dia beli beli beli, enggak mau mengurangi konsumsinya. Begitu dia (pendapatan) 500 juta ke 300 juta, pasti ada konsumsi yang dia harus korbankan. Dia enggak mau mengorbankan (konsumsi) itu. Ngambil tabungannya kan, makan tabungan,” jelas Yanuar.

“Terus kelas di bawahnya kena PHK, tabungan enggak ada, ngambil utang, masih konsumsi pakai kartu kredit kek, pakai pinjol, pakai segala macam. Tapi sudah enggak bisa bayar, karena sudah enggak punya gaji. Yang terjadi sekarang di bawah itu banyak debt collector ngejar-ngejer. Hati-hati ini bisa jadi gesekan sosial di kelas masyarakat. Kriminalitas naik dan sebagainya,” lanjutnya.

Di sisi lain, pemerintah melalui Menteri Keuangan justru mengklaim Indonesia jauh dari krisis, permintaan pasar bagus, daya beli juga masih bagus. Dalam kondisi itu, masyarakat akan banyak membandingkan kondisi perekonomiannya dengan bagaimana gaya pemerintah menghambur-hamburkan uang negara. Misalnya, di tengah penurunan pendapatan dan kesulitan ekonomi yang dirasakan rakyat, mereka justru disuguhi dengan berita kunjungan kepala negara ke luar negeri yang begitu sering, atau pemerintah yang kerap membelanjakan sejumlah besar uang negara untuk belanja-belanja yang tidak tepat. “Jadi kalau dia (presiden) berubah, menurut saya mulai memimpin dengan baik. Salah satunya misalnya kabinet dirampingkan. Kemudian jangan kebanyakan ke luar negerilah dalam situasi kayak gini, berada di sekitar masyarakatnya,” Yanuar menyarankan.

Sejak pekan kedua bulan Juni 2026, berbagai kelompok mahasiswa di berbagai daerah turun ke jalan dan melakukan aksi demonstrasi. Salah satu yang mereka suarakan adalah soal kesulitan ekonomi rakyat yang hari-hari ini dirasakan.

Mereka meminta pemerintah menurunkan harga BBM nonsubsidi yang naik secara drastis, menghentikan program MBG dan KDMP yang dinilai menggerus uang APBN, dan menuntut agar TNI juga Polri tidak menduduki jabatan-jabatan sipil seperti BUMN dan kementerian/lembaga negara.

Dalam kondisi seperti ini, Yanuar menegaskan mahasiswa tidak mungkin berhenti melakukan unjuk rasa. Apa yang mereka teriakkan mencerminkan kegelisahan dan keresahan yang ada di masyarakat bawah. Keresahan ini turut didukung oleh kelompok menengah yang juga perekonomiannya mulai terdampak. “Jadi tidak ada yang bisa kita utarakan selain Presiden Prabowo mendengar, kemampuan mendengar dia harus lebih baik daripada kemampuan dia berbicara,” kata Yanuar.

Ia juga meminta agar rezim Prabowo tidak meneruskan warisan buruk rezim Joko Widodo terkait penggunaan jasa pendengung atau buzzer untuk memengaruhi opini di tengah publik. Selain memecah belah antar bangsa, keberadaan buzzer juga dibiayai menggunakan uang negara. Itu sangat tidak elok.

Yanuar berharap Prabowo sebagai pimpinan tertinggi mampu merangkul dan mendengarkan semua perbedaan yang ada. “Polisi berharap hidup baik, tentara hidup baik. Sipil juga berharap hidup baik. Anda harus adil membagi ini. semua orang harus merasa punya harapan,” komentar Yanuar soal keterlibatan TNI/Polri di ranah sipil.

Perluasan peran militer dan polisi dalam area sipil hanya akan mengganggu proses yang selama ini sudah berjalan. Bukan hanya di level pencari kerja yang menjadi makin banyak saingan, namun juga pada lingkup orang yang sudah bekerja di dalam suatu lembaga/kementerian atau BUMN yang kini jamak dimasuki militer dan polisi.

Mereka yang sudah meniti karier dari bawah, masuk dengan jalur merit justru tidak bisa sampai ke puncak, karena puncak jabatan sudah disiapkan untuk pejabat yang datang dari ranah militer atau kepolisian. “Saya ingin mengingatkan Bangladesh 2024 amuk masanya dipicu apa? Mereka (pemerintah Bangladesh) mengumumkan menerima ASN, tapi yang boleh ngelamar ASN anak-anak veteran perang. Mohon maaf nih, dengan seluruh rasa hormat kita juga kepada presiden, kepada para politisi, para mantan presiden yang sekarang berkonsolidasi di level elitnya, Anda lihat enggak sinyal Bangladesh ada di kita?,” tanya Yanuar.

Saya ingin mengingatkan Bangladesh 2024 amuk masanya dipicu apa? Mereka (pemerintah Bangladesh) mengumumkan menerima Aparatur Sipil Negara, tapi yang boleh ngelamar ASN anak-anak veteran perang. Mohon maaf nih, dengan seluruh rasa hormat kita juga kepada presiden, kepada para politisi, para mantan presiden yang sekarang berkonsolidasi di level elitenya, Anda lihat enggak sinyal Bangladesh ada di kita?

“Kita semua tengah bertarung dengan waktu. Kondisi ekonomi masyarakat kini tak baik-baik saja, kebutuhan pokok naik, pendapatan cenderung tidak bertambah justru ada yang berkurang, banyak terjadi PHK, pekerjaan sulit dicari, masyarakat banyak yang makan uang tabungan, mulai dikejar-kejar utang, dan sebagainya.”

Krisis ekonomi itu adalah bahan bakar terjadinya keresahan sosial. Dan jika keresahan sosial itu benar-benar meletus, maka kita akan mengulang sejarah krisis 1998. Sebaliknya, jika keresahan sosial ini berhasil tertangani, maka sebesar apapun krisis ekonomi yang terjadi akan pulih dengan sendirinya. “Jadi jalan satu-satunya, mampukah pemimpin kita mencegah social unrest? Kalau omon-omon, ngomong aja, ya menurut saya dia tahu social unrest akan muncul,” kata Yanuar.

Jika ditanya, secara pribadi Yanuar tentu tidak berharap krisis terjadi. Ia menginginkan semua bisa diselesaikan secara apik.

Untuk itu, ia berharap Presiden memberikan hak yang setara terhadap sipil. Jadi biarkan militer berkarier di bidangnya, demikian juga dengan kepolisian. Sedangkan sipil juga tetap diberikan tempat untuk mengisi kursi-kursi yang memang seharusnya menjadi bagian mereka.

Hilangkan stigma bahwa sipil bersifat korup, sementara yang patriotik adalah militer dan polisi. Tidak. Sifat korup dan patriotik itu tidak mengenal kelompok masyarakat. Militer dan kepolisian banyak yang korup, sipil banyak juga yang patriotik.

“Di Bloomberg dia (Prabowo) mengatakan, ‘saya tidak suka bicara dengan orang-orang yang pesimis. Saya suka bicara dengan orang yang optimis,’. Menurut saya pemimpin enggak gitu. Pemimpin itu harus mampu mendengarkan yang pesimis. Karena, kalau kita kembali dua sisi mata uang, enggak ada return tanpa risk enggak ada optimisme tanpa pesimisme. Jadi dengan dia memilih-milih kayak gitu, seolah-olah kalau kita menjadi kritikus karena pesimis, kita dianggap antek asing, kan enggak sehat,” ungkap Yanuar.

Presiden jadilah sosok yang bisa menumbuhkan harapan bagi semua kelompok. Penuhi hak tiap kelompok warga negara secara proporsional, jangan limpahkan semua peluang pada satu pihak tertentu, sementara pihak lain dimatikan harapannya. Reformasi menghendaki kesetaraan harapan. Polisi dan militer harapan hidupnya ada di sektor-sektornya tersendiri. Sementara sektor korporasi, sektor eksekutif itu menjadi ranahnya orang-orang sipil. Jangan serobot jatah orang lain. Jangan rusak sistem yang sudah berjalan di sektor yang bukan menjadi ranahnya.