Bercermin dari “Manusia Indonesia”

Ada masa ketika perdebatan publik di negeri ini berlangsung dengan kedalaman.
Dengan rujukan. Dengan argumen. Dengan kesungguhan untuk mencari kebenaran.
April 1977—hampir setengah abad lalu—pidato kebudayaan Mochtar Lubis di Taman Ismail Marzuki mengguncang ruang publik. 

Koran-koran seperti Kompas, Sinar Harapan, dan Angkatan Bersenjata memuat perdebatan panjang. Para intelektual lintas disiplin terlibat dalam polemik yakni  Sarlito Wirawan Sarwono (Kompas, 5 Mei 1977),  Ayip Bakar (Angkatan Bersenjata, 3 Mei 1977), Margono Djohadikusomo (Kompas, 13 Mei 1977),  Abu Hanifah (Sinar Harapan 25 Mei 1977(), Wildan Yatim (Kompas, 24 Mei 1977). Itu bukan sekadar polemik. Itu adalah cermin tentang siapa kita sebagai bangsa.

Pekan ini, ketika saya membaca ulang “Manusia Indonesia”,  untuk persiapan berbicara dalam forum penguatan jadi diri bangsa, terasa ada sesuatu yang hilang dari ruang publik kita: kedalaman berpikir, kejujuran intelektual, dan keberanian untuk berdebat dengan argumen, bukan dengan kebisingan. Bukan dengan pernyataan, pokoknya! Lebih dari itu adalah satu hal: Apa yang dikatakan Mochtar Lubis pada 1977 terasa seperti ditulis untuk Indonesia hari-hari  ini.


Hipokrisi

Mochtar Lubis menyebut manusia Indonesia sebagai makhluk yang hipokrit dan munafik. Kita mengutuk korupsi, tetapi pada saat yang sama memeliharanya. Kalimat itu terdengar keras.
Namun, bukankah itu realitas yang kita saksikan setiap hari? Sumpah jabatan diucapkan dengan khidmat— tetapi dilanggar dengan mudah. Putusan pengadilan diawali dengan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”—tetapi keadilan bisa diperjualbelikan. Maka ditemukanlah uang hampir Rp 1 triliun di rumah bekas pejabat Mahkamah Agung. Korupsi, dalam pengertian ini, bukan sekadar kejahatan hukum. Ia adalah kegagalan moral. Hipokrisi adalah bentuk korupsi yang paling halus—dan paling berbahaya.

April 1977 Mochtar Lubis menulis demikian     “...Kita  semua mengutuk korupsi atau istilahnya “komersialisasi jabatan", tetapi kita terus saja melakukan korupsi dan dari hari ke hari korupsi bertambah besar saja. Sikap manusia Indonesia yang munafik seperti ini yang memungkinkan korupsi begitu hebat. Berlangsung terus-menerus… Di samping ini kita juga mengatakan, bahwa hukum di negeri kita ini berlaku sama terhadap setiap orang. Prakteknya, kita libat pencuri kecil masuk penjara, tetapi pencuri besar bebas, atau masuk penjara sebentar saja… Akibat dari kemunafikan manusia Indonesia, yang berakar jauh ke masa kita sebelum dijajah bangsa asing, maka manusia Indonesia pada masa kini terkenal dengan sikapABS-nya (asal bapak senang).


“Bukan Saya”: Hilangnya Tanggung Jawab

Ciri kedua yang disebut Mochtar Lubis adalah keengganan  bertanggung jawab.
Kalimat “bukan saya” menjadi bahasa sehari-hari kekuasaan. Kesalahan dilempar ke bawah. Kegagalan dialihkan ke sistem. Dan pada akhirnya—kita menemukan satu fenomena yang absurd: Kejahatan tanpa penjahat. Tidak ada yang bertanggung jawab. Dalam banyak krisis—ekonomi, hukum, bahkan kemanusiaan—jarang kita melihat pertanggungjawaban yang tuntas. Semua menguap dalam kabut birokrasi. Sebaliknya, penghargaan justru sering jatuh ke “kelas bapak-bapak”— sementara mereka yang bekerja diam-diam di pinggiran nyaris tak pernah disebut.

Coba kita bagaimana Mochtar Lubis menulis: 

“….Menghadapi sikap tidak mau memikul tanggung jawab terhadap sesuatu yang merugikan ini, bawahan bukan pula tidak punya jawabannya sendiri. Mereka cepat pula memajukan pembelaan dengan mengatakan, "Saya hanya melaksanakan perintah dari  atasan!"  Akhirnya yang di atas tidak bertanggung jawab, yang di bawah juga tidak bertanggungjawab atas kesalahan dan keburukan yang terjadi, karena "bukan saya" dan "itu perintah atau putusan atasan" mengimbangi satu terhadap yang lain…..”


Feodalisme yang Bertahan

Mochtar Lubis juga mengingatkan tentang jiwa feodal. Yang berkuasa enggan dikritik. Yang di bawah takut bersuara. Relasi kekuasaan menjadi satu arah: dari atas ke bawah.
Hari ini, feodalisme itu tidak hilang. Ia hanya berganti rupa. Ia hadir dalam politik “bagi-bagi kursi”, praktik koncoisme dan nepotisme, penempatan jabatan berdasarkan kedekatan, bukan kapasitas 

Jakob Oetama pernah mengingatkan: korupsi tumbuh subur dalam budaya feodal—ketika batas antara “milik publik” dan “milik pribadi” menjadi kabur. Demokrasi kita, dalam banyak hal, masih berlapis feodalisme.

Mochtar mengatakan demikian, “….Yang berkuasa sangat tidak suka mendengar kritik, dan orang lain amat segan untuk melontarkan kritik terhadap atasan.  Akibatnya juga seperti di masa dahulu,  pusat-pusat kekuasaan  putus atau sangat sedikit kornunika dengan rakyat banyak. Hubungan antara penguasa dengan rakyat, adalah hubungan dari atas ke bawah, 
jalan satu arah.”

Tapi itu tahun 1977…. 


Mantera dan semboyan

Ciri berikutnya adalah kecenderungan percaya pada semboyan.
Mochtar Lubis menyebut deretan “mantera”: dari Nekolim, Berdikari, hingga Rule of Law. Kata-kata besar yang sering kita ucapkan—seolah dengan mengucapkannya, realitas akan berubah.
Hari ini, kita masih mengulang pola yang sama. Program diumumkan. Komitmen ditegaskan. Dokumen disusun. Namun, seperti kata Mochtar Lubis, laci-laci kantor kita penuh dengan keputusan yang tidak pernah dilaksanakan. Kita sering merasa telah melakukan sesuatu—hanya karena telah membicarakannya. DPR membuat Kode Etik Anggota DPR. Tapi kita tidak yakin apakah kode etik itu pernah dibaca?


Daya Artistik
Di tengah kritik keras itu, Mochtar Lubis melihat satu kekuatan:
jiwa artistik manusia Indonesia. Kita adalah bangsa dengan imajinasi yang hidup.
Dari batik hingga ukiran, dari musik hingga sastra— ada daya cipta yang tidak pernah padam.
Di sinilah sebenarnya harapan itu berada. Bahwa di balik segala kelemahan, kita memiliki energi kreatif yang bisa menjadi fondasi masa depan.

Watak Lemah
Namun, semua itu terancam oleh satu hal mendasar: watak yang lemah. Kita tidak kekurangan orang pintar. Tetapi kita sering kekurangan orang yang teguh. Keteguhan untuk: berkata benar, berdiri sendiri , menolak kompromi yang salah.  Tanpa keteguhan, kecerdasan justru bisa menjadi alat pembenaran.


“Culture Matters”
Lawrence Harrison dan Samuel Huntington mengingatkan: kemajuan bangsa ditentukan oleh budaya—culture matters. Harison menulis mengapa Ghana dan Korea yang Merdeka pada saat hampir bersamaan, kini jauh berbeda.  Jawabannya adalah culture matters.

Bangsa ini punya punya pengalaman. Pasca-krisis 1998, lahir apa yang bisa disebut sebagai “kontrak sosial baru”: Tap MPR No. VI/MPR/1998 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
Negara mengakui kelemahan moral bangsanya— dan mencoba merumuskan jalan perbaikan.
Namun, seperti banyak dokumen lain— ia berakhir sebagai teks mati. Dan kini dibicarakan lagi…

Membaca ulang “Manusia Indonesia” hari ini menimbulkan pertanyaan yang tidak nyaman:
Apakah kita benar-benar berubah? Ataukah kita hanya mengganti istilah—tanpa mengubah watak? Jika jawaban yang jujur adalah yang kedua, maka persoalan kita bukan lagi sekadar politik, hukum, atau ekonomi. Ia adalah persoalan yang lebih dalam: persoalan manusia.

Dan seperti diingatkan Mochtar Lubis hampir setengah abad lalu: “Laci-laci kita penuh dengan keputusan yang tidak pernah dilaksanakan.” Barangkali, pekerjaan terbesar kita bukan membuat konsep baru. Bukan pula menambah regulasi. Melainkan satu hal yang jauh lebih sederhana—dan jauh lebih sulit: menjadi manusia yang tidak berjarak antara kata dan perbuatan.*